Pemilihan Umum 2019 berlangsung aman dan damai tanpa adanya hal yang tidak diinginkan. Dari Pemilu 2019 ini kita belajar banyak bahwa dibalik itu banyak pihak yang bekerja keras dibaliknya termasuk KPU dan Bawaslu. Selain itu petugas KPPS, penjaga keamanan, perangkat desa dan masyarakat pun berperan dalam kelancaran pemilu tahun 2019 ini. Oh iya, setelah pemilu berakhir sebetulnya tidak ada lagi pendukung 01 ataupun 02, yang adalah kita satu Indonesia. 

Pendapat saya mengenai pemilu tahun 2019 ini, memang ada beberapa yang perlu diperbaiki, terutama tentang kualitas dari KPU dan Bawaslu sendiri, mengenai kesiapan dan berbagai hal. Dan, yang paling diinginkan masyarakat adalah netralitas dan profesionalitas dari KPU dan Bawaslu sendiri. 

Jika ditanya bagaimana dengan pemilu 2019, beberapa orang tentu masih menyimpan ketidakpuasan tersebut. 

"Gimana pemilu kemaren?"

"Masih belum puas dan masih terdapat banyak berita simpang siur. Bikin bingung."

"Iya sih banyak sekali pertanyaan dan ketidakjelasan ya."

"Betul, kita sih sebagai masyarakat pengennya bisa berkontribusi dalam pengawasan."

"Pengawasan seperti apa sih maksudnya?"

"Maksudnya, kita bisa menjaga dan mengawal TPS sehingga tidak ada lagi pihak atau oknum tertentu yang bisa membuat pemilu ini tidak lagi netral dan profesional."

"Iya saja juga sangat setuju banget."

Peran warga masyarakat inilah yang dibutuhkan pada saat ini selain dari Bawaslu. Bawaslu sebetulnya secara kelembagaan hanya membantu masyarakat untuk mengawasi pemilu. Jadi, sebetunya kitalah yang mengawasi pemilu sepenuhnya.

Dalam acara Penguatan Pengawasan Partisipatif bersama Bawaslu Kepulauan Seribu hadir Bapak Mahyudin (Anggota Bawaslu Propinsi DKI Jakarta), Bapak H. Syaripudin (Ketua Bawaslu Propinsi Kabupaten Adminstrasi Kepulauan Seribu) dan juga Bapak Ahmad Fiqri (Anggota Bawaslu Kab. Adm. Kepulauan Seribu) sebagai narasumber.

Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh undangan seperti dari Pemda Kepulaun Seribu, Lurah,  Kepolisian, Eks Panwascam 2019, Stakeholder Pemilu, Ormas, Forum Kemasyarakatan dan Keagamaan, juga rekan Blogger dan para mahasiswa dari berbagai kampus.

Melalui forum ini juga didiskusikan bagaimana Penguatan Pengawasan Partisipatif dari Bawaslu Kepulauan Seribu. Dan berita baiknya, selama pemilihan umum baik tingkat daerah, nasional yaitu legislatif maupun pemilihan presiden semuanya terlaksana dengan baik tanpa adanya kendala yang berarti. 

Ngobrolin mengenai pengawasan partidipatif terutama masyarakat, beberapa tahun lalu diluncurkan gowaslu. Gowaslu adalah Aplikasi laporan pelanggran Pilkada berbasis Android untuk memudahkan pemantau dan masyarakat pemilih dalam mengirimkan laporan dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam proses pelaksanaan Pilkada.

Dengan basis teknologi, pengawas memberikan fasilitas yang mempercepat pelapor dalam menyampaikan setiap laporan pelanggaran Pilkada yang terjadi kepada pengawas Pemilu untuk menindaklanjuti temuan dan dugaan pelanggaran.

Gowaslu menfasilitasi adanya data, temuan dan informasi mengenai pelaksanaan Pilkada yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau organisasi pemantau.

Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan warga masyarakat bisa langsung melaporkan tindak kecurangan yang terjadi dibuktikan dengan bukti-bukti yang sudah didapatkan sebelumnya. 

Pemilihan umum bukan hanya tugas Bawaslu semata untuk mengawasi, tugas kita semua untuk peduli dengan keberlangsungan pemerintahan di negeri kita ini. 

Pesta Demokrasi atau Pemilihan Umum (Pemilu) sebentar lagi akan dilaksanakan. Seperti edisi sebelumnya di 2014 dan 2009, pemilu kali ini akan memilih wakil kita di MPR dan DPR dan Pemilihan Presiden. Yang berbeda dari pemilu sebelumnya adalah pemilu legislatif dan pilpres dilakukan bersama-sama dalam satu waktu yaitu 17 April 2019. Loh bukannya 9 April ya? Hehehe kalau itu kan edisi yang lalu loh. 

"Man, kamu pilih yang mana?" 

"Kenapa sih nanya-nanya?"

"Aku pilih partai A."

"Aku pilih partai B."

Setelah percakapan tersebut, teman saya hilang dan tidak pernah bercakap-cakap lagi. 

"Kamu pilih A atau B?"

"Aku pilih A."

"Yah kita ngga sama, aku pilih B."

Lagi-lagi setelah percakapan tersebut kita berjauhan dan tidak saling menegur sapa sama sekali. 

Dua kejadian tersebut bisa saja terjadi sama kita. Bahkan jika sudah berlebihan akan menimbulkan keresahan dan kekerasan secara fisik. Saya sebagai warga negara sangat menyayangkan kalau terjadi upaya-upaya melakukan tindakan yang menimbukan keresahan dan kerusuhan. Beda pilihan sih boleh aja, tapi ngga bikin kita bermusuhan.  

Sebagai bagian dari seorang yang memiliki pengaruh di jagad maya, saya berupaya senetral mungkin dan tidak terpengaruh dengan isu-isu ataupun berita yang sangat meresahkan akhir-akhir ini. Hoax sepertinya sudah menjadi sarapan pagi bagi masyarakat. Sebagai warga kita harus memiliki cara untuk mencegah hoax itu merajalela. Saya ingin membagikan bagaimana cara menangkal hoax dengan mudah. 

Jangan Percaya Begitu Saja

Kadang-kadang kita terlalu mudah percaya dengan berita yang belum terbukti kebenarannya, dan yang paling fatal adalah kita langsung mempercayai tanpa mencari sumber berita yang valid terlebih dahulu. Biasanya di grup WA banyak sekali yang menyebarkan info tersebut. Hati-hati dengan kebenaran berita tersebut.

Cek Sumbernya

Kita kadang melewatkan sumber berita yang disebarkan tersebut, sebagai pengguna social media yang baik, perhatikan sumber beritanya, apakah dari media yang kredible atau malah sebaliknya. 

Cari Informasi Di Media Lainnya

Apakah berita tersebut sudah beredar luas di masyarakat dan diberitakan di media-media lainnya? Jangan sampai kita malah menyebarluasakan berita yang belum tentu kebenarannya.

Nah, untuk menangkal hoax dan isu-isu yang meresahkan masyarakat, beberapa waktu lalu saya menghadiri forum agar pemilu nantinya akan berjalan damai tanpa adanya perpecahaan di Jakarta Barat. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jakarta Barat, beserta jajaran 3 Pilar, Polres Jakarta Barat, Dandim 0503, Walikota Jakarta Barat, Kajari, ketua Pengadilan, Kakankemenag, Ketua KPUD beserta komisioner Kota jakbar, Ketua Bawaslu, Ketua FKUB Jakbar, beserta Tokoh Lintas Agama, Ketua MUI Jakbar, PGI ( Persekutuan Gereja Indonesia ), KAJ ( Keuskupan Agung jakarta ), Walubi ( Wali Umat Budha Indonesia), PHDI ( Parisada Hindu Darma Indonesia), MATAKIN ( Majelis tinggi agama Konghucu Indonesia) mengajak semua warga Jakarta Barat untuk tidak menodai proses demokrasi Indonesia, dengan cara-cara kampanye yang tidak tidak sehat, atau memecah belah bangsa yang kerap dilakukan sekelompok oknum di berbagai kesempatan  di tempat ibadah.

Secara bersama-sama, nantinya akan dipasang spanduk himbauan agar menolak tempat ibadah digunakan untuk kepentingan kampanye, menolak tempat ibadah untuk dijadikan penyebaran Isu Hoax, Sara dan radikalisme, demi terciptanya Pemilu 2019 yang damai, aman dan sejuk. Komitmen bersama ini diwujudkan dengan pemasangan spanduk di sejumlah tempat ibadah di Jakarta barat, yang diantaranya ada 860 Mesjid, 237 gereja, 1 Pura, 85 Vihara, totalnya ada 1183 tempat ibadah yang akan dipasang spanduk.

Semakin dekat dengan pemilu maka isu-isu dan hoax akan semakin merajalela, sebagai masyarakat tentunya kita harus bersikap netral dan tidak bereaksi emosional terhadap berita apapun. Kita memerlukan kampanye yang kreatif dan sangat dekat dengan masyarakat sehingga tidak terdapat perpecahan. Dan, partai politik serta capres cawapres dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan kampanye damai dan tidak saling memprovokasi. Dan, seluruh masyarakat pun bersikap supportif dan tidak saling bermusuhan hanya karena berbeda pilihan. 

Berbeda pilihan itu ngga bikin kita bermusuhan kan? Semoga pemilu nanti akan berjalan dengan lancar dan aman serta diperoleh pemimpin yang sangat mencintai rakyatnya dan menyejahterakannya. Amiiin.